PRO-DESA

LEGISLATIF DAN EKSEKUTIF SETUJUI RANPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN KARO T.A 2016

print

Bupati Karo Terkelin Brahmana,SH disaksikan Pimpinan DPRD Karo menandatangani Ranperda Tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Karo 2016, Senin (31/7).KABAR SUMUT/robinson purba

TANAH KARO | KABAR SUMUT

Hasil rapat gabungan Komisi yang membahas penyampaian Nota Pengantar Bupati Karo atas Ranperda tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Karo 2016, pemandangan umum fraksi fraksi DPRD Kabupaten Karo dan jawaban Pemerintah Daerah atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Karo, maka dilaksanakan rapat Paripurna DPRD tentang pelaksanaan persetujuan bersama atas Ranperda Tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Karo 2016.

Amatan Kabar Sumut, Rapat Paripurna ini dilaksanakan di ruang rapat DPRD dengan diawali pembacaan laporan pimpinan Gabungan Komisi DPRD Kabupaten Karo atas Ranperda Kabupaten Karo tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Karo 2016 oleh Ketua Komisi A Iriani Tarigan yang dihadiri oleh Bupati Karo, Pimpinan dan anggota DPRD Karo, Forkopimda Karo, serta para kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo,Senin (31/7)

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Karo Terkelin Brahmana, SH menyampaikan bahwa pertanggung jawaban pelaksanaan APBD akan segera disampaikan kepada Gubernur Sumatera Utara untuk dievaluasi yang nantinya akan menjadi dasar penetapan Ranperda tentang Tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Karo 2016 dengan uraian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah sebesar Rp. 1.456.336.375.026,16

2. Belanja sebesar Rp. 1.542.011.009.415,52

3. Defisit sebesar Rp. 85.674.634.359,36

4. Pembiayaan Daerah sebesar Rp. 335.499.742.397,41

5. Silpa sebesar Rp. 249.825.108.038,05

Bupati Karo juga berharap seluruh tahapan penetapan ranperda tersebut dapat dilakukan dengan waktu yang tidak terlalu lama, sehingga Ranperda dapat dijadikan sebagai dasar percepatan dalam penyusunan Ranperda tentang P-APBD Tahun 2017.

Rapat Paripurna ini berjalan dengan baik dan dilanjutkan dengan penandatanganan persetujuan bersama kepala daerah dan DPRD Kabupaten Karo tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Karo Tahun 2016 yang sesuai dengan amanat Permendagri No 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.

  • ROBINSON PURBA
Ke Atas