KARO

Ini Upaya Bupati Karo Dalam Pengembangan Kesehatan Pariwisata Danau Toba

Bupati Karo Terkelin Brahmana SH saat menyampaikan usulan bantuan sarana dan prasarana kesehatan ke Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Drs. Bayu Teja Muliawan, M.Pharm, MM, Apt. KABAR SUMUT/Ist

print
TANAH KARO – KABAR SUMUT

Dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan dalam hal pengembangan kesehatan pariwisata kawasan Danau Toba serta meningkatkan kesiapsiagaan dalam perlindungan kesehatan terhadap wisatawan, Pemkab Karo terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

Hal Ini disampaikan oleh Bupati Karo Terkelin Brahmana SH didampingi Kepala Bappeda Ir. Nasib Sianturi M.Si, Kepala Dinas Kesehatan Drg. Irna Safrina br Sembiring Meliala M.Kes, Dr. Arjuna Wijaya Sp.P di ruang Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI Lantai 13, Jalan HR. Rasuna Said Jakarta Selatan, Kamis (31/5/2018).

Menurut Terkelin, peningkatan pelayanan kesehatan ini guna mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang memberikan rasa aman kepada masyarakat dan wisatawan kawasan Danau Toba. Untuk itu, pihaknya sedang berupaya melobi bidang anggaran Kemenkes RI untuk membantu Pemkab Karo dalam peningkatan pelayanan kesehatan.

“Untuk mendukung itu, dibutuhkan sarana dan prasarana kesehatan seperti RSU, Puskesmas Pariwisata, Puskesmas Keliling dengan IGD sebagai sarana pelayanan luar gedung dan peralatan kesehatan yang memadai di Puskesmas. Selain itu, bantuan kesehatan untuk bencana Gunung Sinabung. Bantuan ini kita lobi mengingat terbatasnya anggaran di APBD Karo,” paparnya.

Menanggapi usulan tersebut, Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran
Drs. Bayu Teja Muliawan, M.Pharm, MM, Apt menguraikan, untuk pembangunan RSU Kabanjahe, ia meminta Pemkab Karo untuk menyediakan lokasi pemindahan RSU Kabanjahe seluas 5 hingga 6 Hektar (Ha).

“Jika lahan sudah tersedia, harus dilakukan studi kelayakan terlebih dahulu sebelum dibangun. Namun untuk pembangunan rumah sakit tersebut, harus dengan dana APBD Karo. Hal ini guna menghindari temuan nantinya. Syarat pembangunan saat ini harus dari daerah dulu baru dapat dibantu oleh pihak pusat,” jelas Bayu.

Ia menjelaskan, pemerintah pusat hanya sebagai “suplemen tambahan” dan tidak dapat secara utuh untuk membangun RSU. Untuk luas lahan 5 hingga 6 Ha, sudah merupakan standar persyaratan. Sedangkan untuk lahan Puskesmas Pariwisata minimal seluas 2 Ha. “Syarat detailnya harus lebih dulu ada RSU Kabanjahe yang baru dibangun dan sudah memiliki nomor register,” paparnya.

Lebih lanjut disampaikan, untuk Puskesmas Keliling, pihaknya berjanji akan membantu dengan catatan harus ada pengajuan proposal. “Untuk bencana Gunung Sinabung, kita bersedia membantu dalam hal obat-obatan, masker dan yang lainnya. Jika tidak terpenuhi oleh daerah dan BNPB, silahkan permintaan diajukan melalui proposal,” tutupnya.

  • FERRI
Ke Atas