KARO

Tiga Desa di Siosar Resmi Masuk Kecamatan Tigapanah

Keterangan Gambar : Bupati Karo Terkelin Brahmana SH bersama Ditjen Bina Pemerintahan Desa Nata, Irawan SH M.Si menandatangani SK pembentukan tiga desa di kawasan relokasi Siosar masuk Kecamatan Tigapanah. KABAR SUMUT/Ist

print
TANAH KARO – KABAR SUMUT

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pemerintahan Desa menyerahkan Surat Keputusan (SK) No : 140-48 tahun 2019 tanggal 7 Januari 2019 kepada Pemkab Karo di Gedung C Lantai 2 Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Jalan Raya Pasar Minggu KM 19 Jakarta Selatan, Kamis (14/2/2019).

SK ini tentang persetujuan penataan desa melalui penghapusan Desa Sukameriah Kecamatan Payung, Desa Bakerah dan Desa Simacem Kecamatan Namanteran yang kini mendiami kawasan relokasi Siosar. Selanjutnya, dilakukan pembentukan ketiga desa tersebut masuk Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo, Propinsi Sumatera Utara.

Dalam kesempatan ini, Ditjen Bina Pemerintahan Desa Nata, Irawan SH M.Si menyampaikan agar penyerahan SK ini dijadikan sebagai anugerah bagi masyarakat Karo. Karena, kata dia, selama hampir 73 tahun, hal seperti ini belum pernah terjadi.

Ia meminta Pemkab Karo untuk memperhatikan batas-batas desa, mengaktifkan komunikasi dengan Ditjen Bina Pemerintahan Desa, memperhatikan dokumen-dokumen lama serta memperhatikan APBDes. Hal ini dimaksudkan agar suatu saat ini tidak menjadi masalah.

“Kedepan, Camat harus pandai memfungsikan kepala desa, terlebih saat ini dinas terkait sedang merivisi gaji seluruh perangkat kepala desa. Mudah-mudahan terlaksana, ini rencana kami agar gaji kepdes dan perangkatnya setara dengan gaji PNS,” ungkapnya tanpa merinci jumlah dan regulasi yang mengatur.

Bupati Karo Terkelin Brahmana SH usai menerima SK tersebut menyampaikan, secara komprehensif, ketiga desa yang selama ini berada di kawasan kaki Gunung Sinabung tersebut kini resmi masuk dalam kawasan Kecamatan Tigapanah. “Untuk nama ketiga desa tidak ada perubahan,” jelas Terkelin.

Disampaikan, sebenarnya ketiga desa belum memenuhi standarisasi untuk ditetapkan menjadi pembentukan desa sesuai aturan. Namun, dari segi aspek historis kearifan lokal dan keunikan Karo, akhirnya pemerintah pusat mempertimbangkan hal ini dan akhirnya diwujudkan.

“Kita patut bersyukur atas keberhasilan ini. Semua karena adanya dorongan stakeholder, pemangku kepentingan lainnya, bahkan tak luput atas kerja keras OPD terkait yang terlibat didalam. Teruslah berkarya dan kerja ikhlas, akhirnya seperti kita lihat sekarang sudah tuntas,” pungkasnya.

Menurutnya, ini akan menjadi catatan sejarah khususnya bagi masyarakat Karo bahwa pembentukan/ pemekaran desa pertama di Indonesia tanpa memenuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) dapat dikabulkan. “Oleh sebab itu, saya minta OPD untuk segera mensosialisasikan ini ke masyarakat,” tutupnya.

Sementara, Asisten 1 Pemerintahan Drs. Suang Karo-Karo menegaskan akan segera mensosialisasikan hal ini karena ada perubahan struktur jumlah desa. Salah satunya Kecamatan Tigapanah yang sebelumnya memiliki 26 desa, kini bertambah 3 desa menjadi 29 desa.

Kabag Pemdes Eva Angela br Sembiring menambahkan, dalam hal ini, Pemkab Karo merupakan yang pertama kali di seluruh Indonesia mendapat persetujuan tanpa syarat. “Seyogianya, syarat pembentukan desa salah satunya harus memenuhi satu desa berpenduduk minimal 800 KK,” terang Eva.

  • FERRI
Ke Atas