KARO

Bupati Karo Paparkan Penanganan Erupsi Gunung Sinabung di Lombok

Keterangan Gambar : Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo bersama Bupati Karo, Asisten I dan Kalak BPBD Karo usai pelaksanaan lokakarya. KABAR SUMUT/Ist

print
LOMBOK – KABAR SUMUT

Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo secara resmi membuka Workshop Nasional Shelter dan Permukiman di Hotel Santika Mataram, Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, Selasa (20/8/2019). Workshop bertajuk
“Pembelajaran dan Tantangan dalam Permukiman Pasca Bencana” ini digelar selama tiga hari, Senin – Jumat (19 – 23/8/2019).

Penyelenggaraan kegiatan digagas oleh Kepala Staf Kepresidenan (KSP) melalui Deputi IV bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi bekerjasama dengan Kementerian Sosial RI pengampu Sub Klaster Shelter pada Klaster Pengungsian dan Perlindungan (Klaster PP).

Menurut Doni, kegiatan ini bertujuan untuk mendukung masyarakat bertransisi secara aman, nyaman, bermartabat dan berpusat pada masyarakat. Disampaikan, sebagai kebutuhan strategis pasca bencana, penyediaan pemukiman/ perumahan merupakan langkah pemerintah yang dari waktu ke waktu.

“Dalam hal ini, perlu peningkatkan pembelajaran dan perbaikan kebijakan permukiman/ perumahan pasca bencana dilakukan. Salah satu diantaranya dengan mengambil pengalaman-pengalaman lapangan dari kabupaten/ kota dan provinsi yang telah melakukan tanggap darurat dan rehabilitasi-rekonstruksi di sektor pemukiman/ perumahan,” jelas Doni.

Usai pembukaan acara, dilanjutkan dengan lokakarya dengan menampilkan dua orang narasumber yakni Bupati Karo Terkelin Brahmana SH dan Sekda Sulawesi Tengah Dr. H. Mohamad Hidayat M.Si. Kegiatan ini dipandu oleh Tenaga Ahli Madya KSP Roy Abimanyu yang bertindak selaku moderator.

Dalam kesempatan ini, Terkelin memaparkan awal terjadinya erupsi Gunung Sinabung pada tahun 2010 silam. Namun, pada tahun 2011-2012, aktivitas Gunung Sinabung relatif tenang. Kemudian, erupsi kembali terjadi pada tahun 2013 hingga saat ini dan penanganannya hingga kini masih berjalan.

“Dalam penanganan pasca bencana, Pemkab Karo sudah menerapkan kesiapsiagaan, darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi. Ketiga hal tersebut menjadi dasar Pemkab Karo untuk bekerja menangani bencana erupsi Gunung Sinabung. Selama ini, walaupun keberhasilan dicapai, tapi banyak tantangan dan rintangan,” jelas Terkelin.

Dijelaskan, dalam upaya untuk menghindari korban jiwa, pihaknya telah melakukan upaya relokasi ke posko pengungsian bagi masyarakat yang tinggal di desa yang berjarak 3 Km, 5 Km dan 7 Km dari Gunung Sinabung. Disamping itu, pihaknya juga telah melaksanakan pengerjaan relokasi pengungsi ke beberapa tempat.

“Untuk tahap I di Siosar bagi 370 Kepala Keluarga (KK) bersumber dari Dana Siap Pakai (DSP) 2015. Relokasi mandiri tahap II bagi 1.682 KK dari dana hibah Rehabilitasi Rekonstruksi (RR) 2015. Selanjutnya, relokasi mandiri tahap II lanjutan 181 KK bersumber dari dana hibah RR 2017 serta relokasi tahap III di Siosar bagi 1.038 KK bersumber dari dana hibah RR 2018 dan masih dalam pengerjaan,” paparnya.

Lebih lanjut disampaikan Terkelin, Kepala BNPB berpesan agar pihaknya tetap melanjutkan pembangunan relokasi tahap III. “Kepala BNPB menyebut akan berkoordinasi dengan Kemenko PMK untuk mengatur jadwal kunjungan mereka ke Karo guna memantau progres pembangunan relokasi tahap III,” tutupnya.

Sementara, Tenaga Ahli Madya KSP Roy Abimanyu mengapresiasi paparan Bupati Karo yang menyentuh segala lini. Menurutnya, meski penanganan bencana erupsi Gunung Sinabung masih berlangsung, namun Pemda Karo selalu bekerja untuk yang terbaik bagi masyarakat. “Kiranya ini dapat kita aplikasikan didaerah kita masing – masing,” jelas Roy.

Turut hadir dalam kegiatan ini diantaranya, Asisten I Pemerintahan Drs. Suang Karo-Karo, Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Karo Ir. Martin Sitepu, Ketua TP PKK Kabupaten Karo Ny. Sariati Terkelin Brahmana dan Kepala Seksi BPBD Nius Abdi S.Hut.

  • FERRI
Ke Atas