Massa Desak Periksa Kekayaan Jaksa

Medan, KABARSUMUT.com - Kinerja Kejatisu mendapat sorotan tajam di Hari Anti Korupsi di Sumatera Utara, Jumat (9/12). Nyaris semua kasus korupsi yang ditangani Kejatisu dan jajaran diduga 'dijadikan duit'. Ribuan massa meminta KPK merazia harta kekayaan para oknum jaksa jajaran Kejatisu khususnya harta AK Basuni. "Tiga tahun jadi jaksa, jangan heran rumahnya gedung dan mobil mewah. Kasus-kasus korupsi dijadikan duit. Periksa harta kekayaan para jaksa di Sumut termasuk harta Kajatisu AK Basuni. Periksa dan tangkap para jaksa yang memiliki rekening dan kekayaan tak wajar," teriak ribuan massa di Bundaran Mayestik Jalan Gatot Subroto, Medan.

Diantara kasus korupsi yang diduga diduitkan para oknum Kejatisu, yakni dugaan korupsi mantan Sekda Tapsel Rahudman Harahap, dugaan korupsi bupati Serdang Bedagai Tengku Erry Nuradi, dugaan korupsi Kadisdik Medan Hasan Basri, dugaan korupsi Jamkesmas Sari Mutiara Lubukpakam oleh para yayasan diantaranya diduga Parlindungan Purba, tebang pilih penanganan penipu dan suap 18 honorer Binjai dengan terpidana Irianto dan terduga Kadishub Binjai, PNS Saifuddin alias Boy, Nelly dan lainnya.

"Rahudman Harahap dengan status tersangkanya masih bebas berkeliaran. Selain itu, Kejatisu tidak segera menyelesaikan proses hukumnya. Kejatisu sebagai lembaga penegak hukum di Sumut, diduga bermain dengan koruptor. Sehingga membutakan mata hati dan bikin diri tak tahu malu," kata Sinaga, saah satu Koordinator Aksi.

Sementara Koordinator Aksi LGMPP, Abdul Razak Nasution juga mengungkapkan adanya ketidakberesan aparat mengusut tuntas dugaan korupsi di PDAM Tirtanadi. Sementara SK Pengangkatan Dirut PDAM itu ditandatangani Gubsu non-aktif, Syamsul Arifin, di sel Rutan Salemba.
Dibeberkannya, penambahan modal, ditenggarai hanya dijadikan modus bagi petinggi PDAM untuk mengembalikan modal penerbitan SK yang ditenggarai money politik.

”DPRDSU harus menolak usulan penambahan itu, dan terlebih dahulu mengaudit keuangan PDAM Tirtanadi," tegas Razak.
Sedangkan LSM Perintis dalam aksinya di DPRDSU menyoroti belum maksimalnya KPK menangani berbagai tindak pidana korupsi. “Presiden SBY diduga masih interpensi KPK dalam menjalankan tugasnya, dan bertolak belakang dengan komitmen berantas korupsi dalam orasi kepresidenan di mimbar,” ucap Koordinator LSM Perintis. (Firdaus)

Share on: