KPK Ambil Alih Korupsi Rahudman

Medan, KABARSUMUT.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan mengambil-alih kasus dugaan korupsi mantan Sekda Tapsel kini Walikota Medan, Rahudman Harahap. Soalnya penanganan kasus itu sudah lebih dari dua tahun ditangani Polri dan Kejaksaan, namun tak juga tuntas.

"Untuk kasus-kasus korupsi yang belum selesai, yang ditangani polisi dan kejaksaan di daerah, kita akan mengambil alih. Itu kasus yang sudah dua tahun lebih tidak juga selesai. Ya, KPK akan ambil alih kasus itu (korupsi Rahudman,red)," kata Harismoyo, Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK, ketika ditemui seusai gelar diskusi publik di Hotel Dharma Deli, Kamis (11/1) siang.

Diakuinya, dalam kasus dugaan korupsi dana TPAPD Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) senilai Rp1,5 miliar itu, pihak Kejaksaan memang sudah menetapkan Rahudman sebagai tersangka. Namun dalam proses penetapan status hukum itu, Kejaksaan dan Polri memakan waktu hampir lima tahun. Begitu giliran ditetapkan sebagai tersangka, kasus kembali berlarut-larut hingga kini telah satu setengah tahun.

Sebab itu pula, Harismoyo menegaskan kalau diri atau pihaknya yang pada Kamis (12/1) turun ke Sumut dan mendapatkan informasi carut-marutnya kinerja Poldasu serta Kejatisu menangani kasus Rahudman Harahap, akan melakukan koordinasi dengan Komisioner PKP.

"Dan memang, saat ini juga baru pergantian pimpinan. Jadi untuk masalah kasus-kasus korupsi, kita masih melakukan penginventarisir ulang. Jadi aku akan saya tanyakan nanti ke Bagian Penmas (pengaduan masyarakat-red) selanjutnya ke pimpinan KPK," ucapnya.

"Atas nama lembaga KPK, bila kasus ini urung selesai ditangani oleh pihak Kejaksaan, maka kami sesegera mungkin akan mengambil alih dan menuntaskan kasusnya," pungkasnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, penanganan kasus dugaan korupsi TPAPD Tapsel dengan tersangka Rahudman Harahap, sudah entah berapa kali menimbulkan aksi protes dan unjukrasa massa. Apalagi pihak Kejatisu pimpinan AK Basuni terkesan berusaha mengubur kasus ini. Sementara saat Kejatisu dipimpin Sution Adji Usman, jaksa dengan tegas menyatakan Rahudman sebagai tersangka selain Amrin Tambunan yang sudah divonis 4 tahun penjara.

Ironisnya lagi, belakangan Kejatisu mengaku kehilangan data dan berkas tersangka Rahudman. Diduga bosa memberi alasan data Rahudman Harahap hilang, kemarin Kejatisu melalui humas-nya, Marcos Simare-mare, malah tak bisa tuntasnya kasus ini karena ulah pihak BPKP Cabang Medan. Kata Marcos, BPKP tak juga memberi data kerugian negara atas kasus pencurian uang rakyat melalui APBD Tapsel tahun 2005 tersebut. (Firdaus)

Share on: