Ada Apa dengan Lelang Kapal Ikan

Medan, KABARSUMUT.com - Setiap dilaksanakan lelang kapal ikan asing hasil tangkapan petugas satuan keamanan laut (Kamla) selalu saja ‘sengaja’ dilaksanakan dengan sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui publik. Anehnya, meski sudah berulangkali hal itu terjadi, tetap saja tidak ada tindakan tegas.

Disinyalir telah terjadi kerugian negara atas dalam lelang kapal ini, bila benar berarti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah layak untuk masuk untuk menyelidiki tindak pidana korupsi dan menghitung kerugian negara, padahal tujuan lelang tersebut agar hasil lelang dapat menjadikan pemasukan bagi kas negara.

Setelah berhasil mengelabui masyarakat umum dan khususnya masyarakat nelayan dengan melelang 15 unit kapal ikan Malaysia dan Thailand hasil tangkapan dari PSDKP pada bulan Juni 2011 lalu, kali ini Kejaksaan Negeri (Kejari) Belawan kembali menfasilitasi pelaksanaan lelang 4 unit kapal ikan asing pada Kamis (26/1) lalu di Kejari Belawan.

Uniknya cara-cara mengelabuinya tetap saja menggunakan cara lama, yaitu berusaha mengarahkan peserta lelang hanya diikuti orang-orang tertentu dan dengan nilai lelang hanya diketahui sejumlah pihak ‘bersepakat’ saja.

Kapala ikan yang dilelang adalah kapal ikan asing yang melakukan pencurian ikan di wilayah Indonesia dengan nomor lambung KHF 1908, SLFA 3884, SLFA 4768 dan PKFB 1483.

Bahkan ketika dugaan rekayasa lelang tersebut mulai terendus biasanya pihak Kejari Belawan selalu mengarahkan untuk mencari tahu ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara  dan Lelang (KPKNL), seolah-olah semua yang atur bukan pihak Kejari Belawan sebagai eksekutor keputusan pengadilan.

Sebelumnya Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, AK Basuni sempat mengingatkan pihak Kajari Belawan agar proses lelang kapal-kapal ikan dilakukan dengan cara terbuka untuk umum sehingga nelayan dan siapa saja juga bisa jadi peserta lelang, namun ternyata peringatan Kajati Sumut tersebut juga hanya jadi isapan jempol saja.

Kasubag Pembinaan Kejari Belawan, Siti Kholijah Harahap dalam memberikan keterangan persnya selalu saja mengaku tidak tahu berapa nilai lelang, bahkan bungkam soal mengapa tidak diumumkan kepada umum terkait akan pendaftaran peserta lelang.

Bahkan pernyataan resmi pihak Kejari Belawan pada pelaksanaan lelang 15 unit kapal ikan Juni 2011 lalu pernah dibantah KPKNL Medan melalui Kepala Seksi Pelelangan, Tyaisa.

KPKNL Medan yang berkantor di Jl Diponegoro No. 30A Medan tersebut bahkan mengaku tidak tahu dan merasa dirugikan nama institusinya dicomot oleh pihak Kejari Belawan, namun hingga saat ini tidak ada tindakan berarti yang dilakukan kepada pihak yang melakukan pembohongan publik tersebut.

Seperti yang dimuat dalam harian Tribun Medan, Tyaisa mengatakan bahkan dalam daftar permintaan lelang juga tidak ada ditemukan. Baik lelang dalam waktu baru-baru ini maupun yang sedang menunggu.

Akhirnya masyarakat hanya berharap kesediaan pihak pemerintah dan penegak hukum untuk berbuat demi kepentingan negara dan masyarakat. Wassalam.(RA)

Share on: