Keputusan MK Tentang Pilkada Kota Tebing Tinggi Belum Terlaksana

Tebing Tinggi, KABARSUMUT.com -  Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah)  Kota Tebing Tinggi sampai saat ini belum juga dilaksanakan. Padahal dalam isi Surat Keputusan MK jelas mengatakan Pilkada Kota Tebing Tinggi yang dilaksanakan KPUD Kota Tebing Tinggi pada tanggal 12 Mei 2010 dinyatakan batal dan Pemungutan Suara ulang paling lambat 6 bulan setelah keputusan MK (Mahkamah Konstitusi) yang dikeluarkan pada tanggal 9 Juni 2010.

Pada Keputusan MK tersebut menyatakan Pasangan Nomor Urut 4 H. Muhammad Syafri Chap dan Ir. H. Hafas Fadillah, MAP batal dalam Pilkada 12 Mei yang lalu. dan hanya 4 Pasangan yang ikut dalam Pemungutan Suara Ulang yakni Pasangan Nomor Urut 1. Ir.H. Umar Junaidi Hasibuan MM dengan H.Irham Taufik Umri SH,MAP, Pasangan Nomor Urut 2.Drs Adi Harianto dan dr Sarabintang Saragih. Pasangan Nomor Urut 3. H Amril Harahap dengan Drs H Irwandy MPd  dan Nomor Urut 5. Drs H Syahril Hafzein dengan H Wan Gunadi SE.

Ini merupakan pertanyaan bagi Masyarakat, Ada apa dengan KPUD Kota Tebing Tinggi ? untuk menyikapi pertanyaan dari masyarakat hendaknya KPUD harus tegas dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang, jangan KPUD mendiamkan dan tidak menyikapi hal tersebut karena dampaknya sangat besar bagi masyarakat kota Tebing Tinggi dan Pemerintahan untuk proses roda pemerintahan.

H. Hendrik Pulungan selaku Ketua DPC Partai Gerindra Kota Tebing Tinggi mengingatkan KPUD agar secepatnya melaksanakan Pemungutan Suara Ulang dan jangan menunda-nunda lagi.

"bila KPUD masih juga tidak melaksanakan Pemungutan Suara Ulang berarti KPUD meremehkan suara masyarakat kota Tebing Tinggi dalam menentukan kemajuan kota Tebing Tinggi.  Untuk itu dalam proses Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Kepala Daerah masyarakat hendaknya turut serta dalam mensukseskan Pilkada tersebut." tegas Hendrik.

KPUD Kota Tebing Tinggi yang di Ketuai Oleh Hatta Ridho,S,Sos,MTP pada Pilkada tanggal 12 Mei yang lalu harus bertanggung jawab karena telah membuat kerugian besar bagi Kota Tebing Tinggi dan membuat cacat roda pemerintahan Kota Tebing Tinggi, Tambah Hendrik.

Untuk itu KPUD diharapkan tegas dalam memastikan jadwal dan jumlah pasangan yang ikut dalam Pilkada agar tidak terjadi kesalahan lagi.(Japet)

Share on: