Menjelang Putaran Kedua Pilkada Karo, Panwaslu dan KPUD Harus Independen

Tanah Karo, KABARSUMUT.com - Menjelang hitungan hari pelaksanaan putaran kedua Pilkada Karo yang dijadwalkan pada, Selasa (21/12) mendatang, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dan KPUD Kabupaten Karo, harus menjaga independensi dalam menyelenggarakan Pilkada di daerah itu.

Pasalnya, masyarakat akan  memilih pasangan yang akan bertarung Siti Aminah br Peranginangin-Sumihar Sagala dan Kena Ukur Surbakti-Terkelin Brahmana untuk memimpin Tanah Karo ini lima tahun kedepan.

“Independensi penyelenggara pemilu yakni KPU dan Panwas  Kabupaten Karo pada putaran kedua kali ini, akan menjadi penentu kesuksesan Pilkada di daerah itu,”ujar Humas DPD PDIP Sumut, Rion Aritonang kepada wartawan di Kabanjahe, Rabu (16/10) disela-sela kunjungan kerjanya ke Karo.

Menurutnya, kericuhan yang terjadi pada sejumlah pilkada,  merupakan contoh buruk praktek penyelenggaraan yang tidak disertai dengan pembenahan di tubuh penyelenggara pemilu itu sendiri termasuk ketidak kesiapan penyelenggara pemilu mulai dari tingkat Desa hingga Kecamatan.

Menurut dia, pengawasan merupakan salah satu bentuk untuk mewujudkan keamanaan dan kelancaran pada pelaksanaan pilkada putaran kedua di daerah itu. Di samping itu, kemandirian penyelenggara pemilukada juga harus tercermin dalam pelaksanaan tugas dan pertanggungjawabannya. Sehingga penyelenggara pemilukada, baik KPU dan Panwaslu Kabupaten Karo, independen dalam menjalankan tugas dan wewenangnya masing-masing sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku bukan hanya sebatas kepentingan politik. 

Sementara itu, Ketua Panwaslu Karo, Drs Ngeluh Sembiring di ruang kerjanya, Kamis (16/12)  kepada wartawan mengungkapkan pihaknya sejauh ini tetap berupaya mempertahankan independensi dalam pelaksanaan putaran kedua Pilkada Karo.

"Anggota yang terbukti melakukan pelanggaran pidana, langsung diberhentikan sesuai prosedur yang ada," katanya.

Menghadapi putaran kedua Pilkada Karo, Sembiring menambahkan, pihaknya telah  siap menggelar perhelatan demokrasi tersebut dengan merespon laporan masyarakat mengenai pelanggaran yang ada. ”Ada 51 personil Panwaslu yang tersebar di 17 Kecamatan di daerah ini dibantu panitia petugas lapangan, siap mengawasi pelaksanaan putaran kedua Pilkada Karo. Termasuk mengawasi pengiriman surat suara, kertas suara, undangan formulir C dan logistik lainnya hingga ke tingkat KPPS,ungkapnya.

Disinggung kesiapan Panwaslu sendiri dari segi sarana prasarana lainnya, apabila masyarakat nantinya banyak menemukan pelanggaran Pilkada Karo sehingga tidak kewalahan menampung segala laporan yang ada, Sembiring menjelaskan hal itu segera ditangani dengan baik. ”Sejumlah petugas Panwaslu di tingkat Kecamatan akan ditarik ke Panwaslu Kabupaten untuk menampung segala laporan pelanggaran, apakah pelanggaran itu ditemukan tindak pidana akan dilaporkan ke Polres Karo, pelanggaran administrasi dilaporkan ke KPUD Karo dan pelanggaran kode etik akan dilaporkan ke Bawaslu,”ujarnya. (Son)

Share on: