Terkait Laporan Panda Nababan, MA dan KY Harus Lakukan Eksaminasi

Senin, 25 Oktober 2010 12:29

Medan, KABARSUMUT.com - Laporan anggota Komisi III DPR RI, Panda Nababan ke Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (KY) terkait hasil pemeriksaan lima hakim tipikor dalam kasus pemilihan Deputi Gubernur BI, Miranda Gultom yang menetapkan ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara ini sebagai tersangka, mendapat tanggapan dari Kepala Pusat Studi Hukum dan HAM (Pusham) Universitas Negeri Medan (Unimed), Majda El Muhtaz dan Wakil Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan, Muslim Muis.

Muslim Muis menyebutkan, Komisi Yudisial (KY) serta Mahakamah Agung (MA) harus segera melakukan Eksaminasi (penelitian/pengkajian) terhadap hasil dari putusan pengadilan tipikor tentang penetapan status tersangka kepada dirinya berkenaan dengan kasus cek pelawat terkait pemilihan Deputi Gurbernur.

Hal tersebut menurutnya untuk menjaga citra dan martabat pengadilan Indonesia.

"KY dan MA harus mengeksaminasi terhadap putusan pengadilan tipikor. Jika hasil eksaminasi menyatakan adanya kekeliruan terhadap putusan tersebut maka MA dan KY berkewajiban untuk meluruskan hukum yang ada," ujarnya.

Dikatakannya, jika hal ini tidak segera dilakukan KY dan MA maka akan ada preseden buruk yang terjadi di sistem peradilan Indonesia.

"Ini akan memperburuk citra peradilan dalam hal ini peradilan tipikor karena selama ini peradilan tipikor karena hingga saat ini peradilan tipikor dikenal sebagai peradilan yang sangat baik," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Pusat Studi Hukum dan HAM (Pusham) Universitas Negeri Medan (Unimed), Majda El Muhtaz mengatakan, Panda melaporkan lima hakim tipikor tersebut tentu mempunyai dasar.

"Boleh jadi jika unsur temuan Panda yang menjadi dasar laporan terdapat unsur yang mengganggu iklim hukum atau dasar laporan itu berkaitan dengan kasus-kasus yang akan datang," paparnya.

Pengaduan ke KY dan MA, lanjutnya, tidak ada alasan bagi KY dan MA untuk tidak menindak lanjuti pengaduan Panda Nababan.

"KY memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja hakim dan MA melalui Ketua Muda Pengawasan MA," paparnya.

Disebutkannya, jika lima hakim tipikor tersebut dianggap menggangu keluhuran dan martabat hakim maka setiap warga negara yang merasa dirugikan berhak untuk mengadukannya. "Kita mendorong apa yang dilakukan Panda, tentunya KY dan MA harus memprosesnya," tandas Majda. (boy)