121 Perusahaan Tidak Bayar Pajak, Kerugian Negara Rp18 Miliar Lebih

Medan, KABARSUMUT.com Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) diminta segera meningkatkan status pengusutan kasus penyelewengan pajak reklame dari penyelidikan (lid) ke penyidikan (dik). Pasalnya dalam kasus ini sudah ada indikasi kerugian negara begitu besar.

Hal ini disampaikan Wakil Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan, Muslim Muis, baru-baru ini kepada wartawan. Selain meningkatkan status, kejaksaan juga segera menetapkan tersangkanya.

Sebagaimana tindaklanjut pengusutan kasus ini, tim penyelidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejatisu sudah menemukan adanya indikasi kerugian negara dalam kasus ini. Ini berdasarkan bukti dan keterangan sejumlah mantan pejabat Dinas Pertamanan Kota dan Medan, serta sejumlah pengusaha reklame di Medan.

Tingkatkan status

Adanya hal itu, lanjut Muslim, sudah pantas kejatisu meningkatkan statusnya. Selain itu, pihak Kejatisu dalam kasus ini juga diminta untuk tidak memperlambat pengusutan, karena bisa saja menimbulkan opini negatif dari masyarakat. Seperti, Kejatisu dianggap tidak mampu mengusut atau terkesan tebang pilih.

Hal senada dikatakan praktisi hukum Julheri Sinaga kepada wartawan secara terpisah. Katanya, karena telah menemukan indikasi kerugian negara sudah selayaknya kasus ini ditingkatkan dan diungkap siapa pelaku sebenarnya, apakah itu pejabat maupun mantan pejabat Dinas Pertamanan Kota Medan, atau para pengusaha reklame.

Sebelumnya, Kepala Kejatisu Sution Usman Adji usai serah terima jabatan sejumlah pejabat di Kejatisu beberapa waktu lalu mengatakan, pihaknya terus mendalami kasus pengemplangan pajak reklame tersebut.

Pihaknya membutuhkan waktu meneliti lebih jauh mengenai indikasi kerugian negara itu, agar tidak ada kecerobohan untuk meningkatkan status ini. Apalagi untuk menetapkan tersangka pihaknya harus teliti, sehingga tidak ada celah bagi tersangka untuk mengelak.

Penelitian

Berita sebelumnya, Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejatisu, Erbindo Saragih mengatakan, penelitian terhadap keterangan beberapa pengusaha reklame dan pejabat Dinas Pertamanan Medan yang dipanggil pihaknya, untuk melihat modus terjadinya dugaan korupsi pajak reklame di Kota Medan.

Hasil penyelidikan tim pidsus, dalam kasus ini ditemukan adanya indikasi kerugian negara, namun berapa besar jumlahnya, Erbindo belum bisa menyebutkannya karena kasus ini masih dalam tahap pulbaket (pengumpulan bahan dan keterangan).

Apa saja diteliti tim pidsus , Erbindo mengatakan, pihaknya meneliti lebih jauh soal apakah pajak yang disetorkan pengusaha reklame/iklan benar ke Dinas Pertamanan Kota Medan. Sebaliknya, mengetahui apakah pengusaha reklame dan Dinas Pertamanan Medan ada melakukan kecurangan atas pajak tersebut, sehingga diketahui siapa sebenarnya yang ‘bermain’.

Kasus ini diselidiki atas laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, sekitar 121 perusahaan reklame diduga tidak membayar pajak dan retribusi kepada Pemko Medan, melalui Dinas Pertamanan Kota Medan, sejak tahun 2006-2009 yang menimbulkan kerugian negara hingga Rp18 miliar lebih. Ratusan reklame berbagai ukuran yang memenuhi Kota Medan, diduga tak memberi kontribusi ke Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Share on: