Kasus Korupsi Pajak Reklame Masih Penyelidikan

Medan, KABARSUMUT.com - Kasus dugaan korupsi dari restribusi pajak papan reklame di Kota Medan Tahun 2006-2009, masih tahap penyelidikan Lid), meski sudah beberapa bulan diproses Pidsus Kejatisu bahkan sudah memanggil dan memeriksa pejabat Dinas Pertamanan Medan dan sejumlah pengusaha swasta.

Menurut Aspidsus Erbindo  Saragih, mengatakan, tidak akan lama lagi sudah ada titik terang dalam arti bisa diteruskan ke tahap selanjutnya, setelah melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang terkait kasus itu.

"Dari temuan itu, pihaknya menemukan adanya indikasi penggelapan pajak. Hanya saja belum bisa membeberkan karena masih dalam proses penyelidikan. Dari hasil audit BPK, ditemukan ada sekitar 121 perusahaan yang tidak membayar retribusi pajak reklame kepada Pemerintah Kota Medan, khususnya Dinas Pertamanan Kota Medan," katanya.

Dia menambahkan, pihaknya berkomitmen kasus ini diselesaikan hingga tuntas. “Kita butuh waktu, karena laporan yang kami terima ini harus diklarifikasi dengan banyak pihak,” katanya.

Dia menjelaskan, para penyidik telah memanggil para pejabat Dinas Pertamanan Kota Medan, Randiman Tarigan, Chairulsyah, Idham, hingga Ikhyar Risyad Marbun. Namun, Erbindo tidak bisa menyampaikan hasil yang sudah mereka dapatkan.

“Nantilah ya, nanti juga kita sampaikan,” terangnya.

Plt Dinas Pertamanan Kota Medan Ikhsar Risyad Marbun meminta kepada para pengusaha advertising segera membayar pajak yang masih tertunggak bersama dendanya.

“Kita minta agar para pengusaha advertising segera membayar pajak yang  masih tertunggak. Saat ini ada beberapa pengusaha advertising yang  masih menunggak pajak,” ucapnya.

Dia  meminta kepada pengusaha advertising membayar pajak,juga akan menertibkan lokasi-lokasi pemasangan billboard yang baru. Menurutnya, pemasangan papan reklame untuk ke depan harus ditata secara baik.

"Pengusaha advertising  untuk pemasangan billboard di jalan provinsi dan negara tidak hanya  mengurus izin ke Dinas Pertamanan, melainkan juga ke Dinas Bina Marga Sumut dan Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu," ungkapnya.(z)

Share on: