Konstruksi Hijau Wujud Komitment Lafarge

Medan, KABARSUMUT.com - Di Indonesia, sebagian besar lembaga pemerintah dan swasta belum berhasil memenuhi target mereka dalam membentuk dan menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan dalam proyek-proyek pembangunan mereka. Sebagai akibatnya, semakin lama akan semakin berat beban biaya sosial dan ekonomi yang harus ditanggung oleh pemerintah dan pihak swasta dalam hal ini. Demikian disampaikan Ketua Ikatan Arsitek Sumut (IAI) Ahmad Delianur Nasution kepada wartawan dalam seminar "Lafarge: Solusi Konstruksi yang Efisien dan Berkelanjutan" yang diselenggarakan oleh Lafarge Cement Indonesia (LCI) di Medan Club, Kamis (27/10).

Salah satu ciri utama dari sebuah bangunan berkelanjutan, tambah Delianur,  adalah kemampuannya dalam mengurangi dampak lingkungan secara signifikan. Hal ini meliputi langkah-langkah untuk mengurangi konsumsi energi dan emisi karbon, memperkecil penggunaan sumber-sumber alam seperti misal air, mengurangi sisa-sisa polutan, meningkatkan penggunaan bahan-bahan daur ulang, dan mempromosikan pilihan moda transportasi berkelanjutan seperti misal penggunaan sepeda dan transportasi publik lainnyaa. Tampil juga sebagai pemakalah jurnalis senior Arbain Rambey, Palty Hengky Anakampun (LCI), dan Paul Testard (LCI).

Pada kesempatan yang sama, Vice President CSR Communications LCI Nuke Prabandari mengatakan sebagai realisasi implementasi dari komitmennya pada pembangunan berkelanjutan,  Lafarge Indonesia bekerjasama dengan Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) cabang Sumatera Utara, telah mengembangkan sebuah program yang disebut Program Rumahku. Program ini memiliki visi penyediaan akses bagi masyarakat untuk mendapatkan perumahan yang layak. Tentu saja rumah-rumah tersebut dibuat berdasarkan konsep pembangunan berkelanjutan milik Lafarge Cement Indonesia.

Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) mengidentifikasi beberapa hambatan bagi kemajuan dalam mencapai penerapan konsep pembangunan berkelanjutan di Indonesia adalah benturan tanggung jawab kebijakan diantara lembaga-lembaga pemerintah dalam menjalankan konsep pembangunan berkelanjutan dan tidak adanya pendekatan yang komprehensif untuk memantau perkembangan pelaksanaannya. Selain itu, " Minimnya pengetahuan dan keahlian yang memadai dalam konsep pembangunan berkelanjutan di kalangan pemerintah dan pihak swasta", kata Nuke.

Lafarge Indonesia merekomendasikan agar lembaga-lembaga pemerintah yang bertanggungjawab dalam penerapan konsep pembangunan berkelanjutan untuk membentuk sebuah sumber keahlian (source of expertise) yang selalu ready bagi semua pihak; mempromosikan pendekatan-pendekatan berkelanjutan dalam proyek-proyek konstruksi berskala besar, menengah, dan kecil, serta melakukan penilaian lingkungan untuk jenis-jenis proyek konstruksi yang berbeda.

Hal yang menarik juga disampaikan jurnalis senior Arbain Rambey tentang rendahnya minat jurnalis untuk meningkatkan pengetahuan tentang bangunan dari aspek berita. Arbain mencontohkan pengalamannya ketika mengamati kondisi bangunan pasca gempa di Sumatera Barat lalu. "Saya tertarik menulis bahan laporan saya dari aspek daya tahan bangunan daripada berkutat ke soal mengapa gempa harus terjadi?" kata Arbain. Intinya, jurnalis harus tampil sebagai mediator  yang dapat menyebarkan pengetahuan tentang kualitas bangunan yang aman dan ramah lingkungan. Hal yang tak kalah penting, tambah Arbain, jurnalis dapat menjadi bagian dari mekanisme kontrol legalitas dan kualitas sebuah bangunan terhadap keamanan masyarakat.

Share on: