Sorot

Pemerintah Pusat Melalui Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Segera Kaji Jalan Tembus Karo – Langkat

print

Bupati Karo,Bupati Pakpak Barat,Sekda Tobasa, Komisi D DPRD-SU beserta Kementrian LHK melakukan Pembahasan Jalan Tembus Karo – Langkat di ruang rapat Dirjen Planologi Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI,Kamis (16/2).KABAR SUMUT/robinson purba.

TANAH KARO | KABAR SUMUT

Pertemuan antara Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI beserta Komisi D DPRD Sumatera Utara, Bupati Karo, Bupati Phakpak Barat, Sekda Tobasa terkait pembahasan jalan tembus karo langkat bertempat di ruang rapat Dirjen Planologi Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI,Kamis (16/2) Pukul 10.30.

Dalam kesempatan itu, DPRD Tk.I Sumut melalui wakil ketua DPRD-SU dan Pimpinan Komisi D DPRD-SU mendesak Pemerintah Pusat untuk dapat segera merealisasikan perbaikan/peningkatan jalan tembus karo-langkat, dalam hal ini Pemerintah Provinsi Sumatera Utara siap untuk menganggarkan guna peningkatan jalan itu.

Dalam penjelasannya, Pimpinan Komisi D DPRD Sumut, bahwa dalam hal ini kita tidak mengaibaikan kawasan tersebut dibawah TNGL, namun harus juga kita ketahui bahwa Pemerintah juga harus lebih mengedepankan kepentingan warga/masyarakat tanpa mengesampingkan Ekosistem hutan yang ada di TNGL dan juga dalam hal ini Pemprovsu siap dalam hal penganggarannya, apakah nantinya ruas jalan tsb akan ditembok atau dgn kajian lainnya.

Dari segi historis, Bupati Karo menjelaskan bahwa dulunya ada hubungan kekeluargaan yg kental antara karo-langkat dan hal berlangsung sampai sekarang.Selain itu juga, jalur tersebut merupakan jalur ekonomis bagi kedua daerah yg dulunya dikenal jalur perlanja sira (jalur perdagangan,red).

Kementrian LHK melalui Direktur Direktur pengelolaan dan informasi kawasan dan konservasi Dirjen konservasi alam dan ekosistem Mhd.SAHID menjelaskan bahwa usulan Masyarakat Sumatera Utara yang disampaikan melalui Komisi D DPRD-SU tersebut akan dikaji dan diprioritaskan penangananya dan hal tersebut dalam waktu dekat akan dibawa dalam rapat Unesco.

Atas tanggapannya, Ketua Komisi D DPRD-SU meminta bahwa kiranya Pemerintah Pusat dapat lebih ekstra memperjuangkannya atau memberikan rekomendasi bagi Provinsi guna dapat melakukan perbaikan/pemeliharaan shg jalan tsb bisa laik jalan dan untuk peningkatan bisa menunggu kajian Unesco.

Sementara itu, Pimpinan DPRD-SU juga menyerahkan surat Gurbenur Sumatera Utara terkait kerja sama di kawasan TNGL dalam hal perbaikan jalan tembus Karo – Langkat.

Pemerintah Pusat melalui Kementrian LHK berjanji akan segera melakukan dan mengkaji surat tersebut guna percepatan dan kepentingan warga/masyarakat.

  • ROBINSON PURBA
Ke Atas