PRO-DESA

Kapoldasu Lakukan Rapat Dengan Pemkab Karo

PLTA Di Rih Tengah Menuai Malah

print

Rapat : Kapoldasu Irjen Pol.Drs Paulus Waterpauw melakukan rapat dengan Pemkab Karo di ruang rapat Kantor Bupati Karo Jalan Jamin Ginting No. 17, Selasa (8/08).

TANAH KARO | KABAR SUMUT

Kapolda Sumatera Utara (Kapoldasu) Irjen Pol.Drs Paulus Waterpauw melakukan rapat dengan Pemkab Karo guna memediasi dan memfasilitasi serta mencari solusi dari permasalahan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Desa Rih Tengah Kecamatan Kutabuluh, Kabupaten Karo yang di kelola PT Wampu Elektric Power (WEP).

Amatan Kabar Sumut, rapat  tersebut dihadiri Bupati Karo Terkelin Brahmana, Wakil Bupati Karo Cory S Sebayang, Kapolres Karo AKBP Rio Nababan, SIK,  Danramil 05 Payung Kapt. Arh E. Peranginangin, perwakilan warga dikuasakan kepada Sikap Tarigan, Tambaten Sembiring, Kawar Sembiring, Brenlit Sitepu dan Sarjana Ginting serta perwakilan dari PT WEP diantaranya Mr. Park Young Kyu (President Director),  Mr. Oh Eui Hoon (Manager), Mr. Mok Eui Soo (Manager) dan Bayu Purnama (Bussiness Administration) dan dilaksanakan di ruang rapat Kantor Bupati Karo Jalan Jamin Ginting No. 17, Selasa (8/08).

Kronologis permasalahan dipaparkan Kapolres Karo AKBP Rio Nababan, SIK. Yanag mana, kejadian pemblokiran jalan oleh warga sudah dilaporkan ke Polres Karo. Namun begitu, pemblokiran jalan bukan seperti yang diberitakan media selama ini.

“Hanya tinggal beberapa warga saja yang melakukan pemblokiran jalan, sebab dari laporan yang ada hanya tinggal 6 warga yang belum terealisasi  kompensasi ganti rugi lahan dan tanaman terkait kegiatan proyek pembangunan PLTA,”ujar Rio.

Perwakilan warga  dikuasakan kepada Sikap Tarigan, Tambaten Sembiring, Kawar Sembiring, Brenlit Sitepu dan Sarjana Ginting menyampaikan tuntutan agar PT WEP membayar ganti rugi lahan dan sewa lahan warga pemilik lahan.

Menurut Sarjana Ginting, PT WEP seakan-akan tidak mempunyai itikad baik untuk membayar ganti rugi lahan warga. Karena hal ini merupakan salah satu tindak pidana penyerobotan tanah milik warga sesuai dengan SK Menhut No. 403 Tahun 2013 butir 7. “Hal ini patut disayangkan, kenapa pihak penegak hukum malah memihak (membackup) perusahan tanpa melihat duduk permasalahannya,”ungkapnya.

Paparan permasalahan ini juga disampaikan, Danramil 05 Payung Kapt. Arh E. Peranginangin. Yang mana masih banyak warga yang belum melapor terkait belum terealisasinya pembayaran dana ganti rugi lahan warga tersebut.

“Ini seperti benang kusut, sementara informasi yang kami dapat dilapangan masih banyak lagi warga yang belum mendapat haknya. Seperti ladangnya dilewati kabel jaringan Sutet. Kita sudah sering melakukan mediasi antara PT WEP dengan warga pemilik lahan. Tapi sampai sekarang belum selesai,” ujarnya.

Sementara pihak PT WEP menyampaikan bahwa pihaknya bersedia membayar ganti rugi asalkan di Pengadilan Negeri melalui titip ganti rugi dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku atau sesuai dengan NJOP. Tidak seperti yang diminta pemilik lahan seharga Rp.25 ribu per meter.

“Kami bersedia membayar, asalkan di Pengadilan melalui titip ganti rugi dan sesuai dengan aturan yang berlaku,”ujar Mr. Mok Eui Soo.

Diketahui,  Sejak dimulainya pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) pada awal tahun 2010 yang dikelola PT Wampu Elektric Power (WEP) bersama dua perusahan dari Korea di Desa Rih Tengah Kecamatan Kutabuluh, Kabupaten Karo yang jaraknya 75 Km dari Kota Kabanjahe masih saja dipermasalahkan atau menimbulkan konflik.

Pasalnya, hingga kini perusahan tersebut belum juga merealisasikan kompensasi ganti rugi lahan dan tanaman terkait kegiatan proyek pembangunan PLTA.  Seperti pembangunan power house, pemasangan gardu dan penarikan kabel T/L 150 Kv milik PT. WEP di sejumlah desa dalam 5 wilayah Kecamatan yaitu Kecamatan Berastagi, Kutabuluh, Tiganderket, Simpang Empat dan Kecamatan Payung. Padahal, pimpinan proyek raksasa tersebut telah berjanji akan secepatnya membayarkan ganti rugi lahan kepada warga, karena belum terealisasi warga setempat melakukan pemblokiran jalan dan pintu gerbang perusahan itu dengan gembok dan bambu, bahkan sering menakut-nakuti karyawan. Dengan adanya itu, pihak perusahan telah melaporkan ke Polres Tanah Karo dan dibuat laporan pengaduan

Rapat mediasi ini berlangsung dengan alot dan belum menemukan titik temu atau keputusan diantara warga dan pihak perusahan. Rapat masih terus berlangsung yang dimediasi Kapolda Sumatera Utara.

  • ROBINSON PURBA
Ke Atas